Pj. Sekretaris Daerah Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si. menghadiri rapat koordinasi pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat melalui video conference di Ruang Command Center, Senin (02/01/2023).
Rapat tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan pejabat daerah Se-Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Pada Transisi Menuju Endemi, Jumat (30/12/2022).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan beberapa arahan terkait pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Adapun arahan yang disampaikan Menko Marves tersebut diantaranya, setelah hampir tiga tahun sejak Pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan PPKM.
Ia menerangkan, penghentian kebijakan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya situasi parlemen COVID-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat.
“Serta kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat,” katanya.
Luhut melanjutkan, meski kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat telah dihentikan, tetapi pemerintah tetap harus waspada, karena pandemi belum sepenuhnya berakhir.
Selain itu, Ia juga meminta agar monitoring terhadap kasus harus tetap dilaksanakan dan vaksinasi booster harus tetap mendorong serta peran masyarakat perlu terus didorong untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan.
“Saya titip pak Gubernur, Wali Kota, Bupati dan rumah sakit, sesekali mungkin dicek mengenai oksigen. Karena kita punya pengalaman bagaimana oksigen sangat berpengaruh saat tingginya COVID-19 varian delta ,” pungkasnya. (Prokompim).
