Pemerintah Kabupaten Demak menegaskan komitmennya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme, Selasa (3/6/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Grhadika Bina Praja tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Demak, Muhammad Badruddin, M.Pd.
Rapat yang berlangsung selama setengah jam tersebut menghadirkan berbagai unsur strategis, antara lain perwakilan dari Kodim 0716/Demak, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Demak, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Taufik Rifai, M.Si., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kendarsih Iriani, para camat se-Kabupaten Demak, serta anggota Tim Pemberantasan Premanisme.
Dalam laporannya, Kepala Bakesbangpol Kendarsih Iriani menjelaskan bahwa tujuan utama rapat koordinasi ini adalah untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghadapi persoalan premanisme dan radikalisme yang berpotensi merusak stabilitas sosial masyarakat.
“Premanisme dan radikalisme bukan hanya mengancam keamanan fisik, tetapi juga ketentraman sosial dan psikologis warga. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen untuk menyamakan langkah dan strategi dalam menanganinya,” ujar Kendarsih.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif dan responsif pemerintah daerah untuk menjaga suasana kondusif di Kabupaten Demak. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan damai.
Sementara itu, Plh. Bupati Demak Muhammad Badruddin dalam arahannya menyebut bahwa premanisme adalah penyakit sosial yang harus segera diberantas. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena dampaknya nyata bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Premanisme adalah gangguan nyata terhadap ketertiban umum. Ia menimbulkan rasa takut, ketidaknyamanan, dan bisa merusak sendi-sendi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terus berkembang,” kata Badruddin.
Menurutnya, upaya pemberantasan premanisme tidak cukup dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, tetapi perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lintas sektor
“Kita tidak boleh lelah dalam menjaga ketertiban. Koordinasi yang kita lakukan hari ini menjadi bukti bahwa kita memiliki komitmen bersama untuk menjadikan Demak sebagai wilayah yang aman dan nyaman untuk seluruh warga,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh Pemerintah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim sosial yang kondusif, mendukung kegiatan ekonomi warga, serta memperkuat ketahanan masyarakat dari pengaruh negatif kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. (Prokompim)
