Pemerintah Kabupaten Demak menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (19/5/2025) di Ruang Pertemuan Bapperida Demak.
Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Akhmad Sugiharto, S.T., M.T., para asisten Sekda, Kepala Bapperida Masbahatun Ni’amah, S.Si., pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan stakeholder dari berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa forum lintas perangkat daerah bukan hanya ajang penyusunan daftar kegiatan, melainkan proses strategis dalam membangun pondasi arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Menurutnya, perencanaan yang baik harus berbasis pada empat pendekatan utama: teknokratik, partisipatif, politis, dan gabungan pendekatan atas-bawah serta bawah-atas. Forum ini, lanjutnya, menjadi wujud dari pendekatan partisipatif yang menjamin bahwa semua suara dan kebutuhan terwakili.
Sekda juga menyampaikan bahwa rancangan awal Renstra telah mulai disusun sejak Februari 2025, namun belum bersifat final karena masih perlu diselaraskan dengan Rancangan Awal RPJMD yang saat ini dalam tahap pembahasan bersama DPRD.
“Tanpa sinkronisasi, akan terjadi tumpang tindih. Misalnya, program sanitasi bisa dijalankan dua dinas dengan target yang sama tapi tidak saling terhubung,” tambahnya.
Sekda juga mengingatkan bahwa penyusunan pohon kinerja telah dikonsultasikan dengan Kementerian PAN-RB agar dokumen perencanaan benar-benar terukur dan dapat diimplementasikan dengan baik.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Demak menekankan pentingnya peran kepala OPD dalam memahami secara substansi isi dokumen Renstra.
Ia juga menjelaskan bahwa Musrenbang RPJMD dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei 2025. Penyesuaian jadwal dilakukan mengingat dinamika pembahasan Rancangan Awal di tingkat eksekutif dan legislatif.
Dalam forum tersebut, Kepala Bapperida juga mengingatkan pentingnya integrasi antara Renstra daerah dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari 35 program prioritas provinsi, sebanyak 34 di antaranya akan dijalankan di Kabupaten Demak.
Beberapa program tersebut di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, subsidi pupuk dan solar untuk nelayan, serta penguatan ketahanan pangan melalui pembelian hasil panen oleh BUMN.
“Kita dorong BUMD agar bisa berperan, jangan sampai petani dan nelayan kita merugi saat gagal panen atau saat harga anjlok,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran aktif camat dan unsur kewilayahan dalam proses penyusunan dokumen Renstra, agar perencanaan benar-benar menyentuh realitas lapangan.
Forum ini diharapkan menjadi titik temu berbagai sektor dalam menyatukan visi dan langkah, demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Demak yang semakin Bermartabat, Maju, dan Sejahtera. (Prokompim)
