Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah yakni Pembangunan Tol Laut Semarang – Demak mengalami kendala terkait pembebasan tanah. Hal ini disampaikan pada Vidcon Rakor Pengamanan Pesisir Pantai Utara Oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (10/2/2021) di Command Center. Turut hadir sebagai peserta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Plh Bupati Demak, Drs. Djoko Sutanto dan Kepala Bappeda Litbang Demak, Suhasbukit, SH.MM
Ganjar mengungkapkan proyek tol laut Semarang – Demak dengan panjang ruas sekitar 27 km ini telah dimulai sejak awal 2020 dan diperkirakan selesai pada 2022 mendatang. Namun terdapat kendala sebanyak 407 bidang tanah seluas kurang lebih 347,5 ha dalam kondisi tergenang dan belum bisa dibebaskan. “Kami sudah bicara dengan Kementrian Agraria untuk diberikan status tanah tersebut, apakah musnah, perlu ganti rugi atau cukup diberikan dana kerohiman kepada masyarakat pemilik tanah” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Sofyan A Djalil memaparkan bahwa status tanah yang sudah musnah tidak bisa diidentifikasi dan tidak bisa diukur. Masyarakat yang status tanahnya tidak bisa diidentifikasi akan diberikan dana kerohiman. “Tanah yang musnah akibat abrasi bisa direklamasi oleh pemerintah atau pihak lain. Dengan demikian pembangunan jalan tol laut semarang – demak sekaligus menjadi tanggul laut untuk menyelamatkan pantai Jawa Tengah”, jelasnya.
Senada dengan Sofyan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono mendukung adanya pembangunan tol laut ini dibuktikan dengan adanya rekomendasi teknis sepanjang tidak mengganggu nelayan dalam melaut. Harapannya proyek tol laut ini bisa memberikan manfaat untuk berbagai pihak tanpa ada pihak lain yang dirugikan. (Prokompim)
