DPRD Kabupaten Demak kembali menggelar Rapat Paripurna ke-14 masa sidang kedua tahun 2022 dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Demak tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Demak, HS Fahrudin Bisri Slamet, S.E. dan dihadiri oleh Bupati Demak, 27 anggota Dewan serta pejabat setempat, Selasa (07/06/2022).

Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, S.E menyampaikan terkait tunggakan piutang wirausaha tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan berbagai langkah, seperti melakukan penagihan dan melakukan monitoring dan evaluasi dengan cara verifikasi.

“Pemkab telah melakukan penagihan dengan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis untuk segera menyelesaikan pinjaman tersebut. Serta melakukan monitoring dan evaluasi dengan cara verifikasi dan validasi kepala pelaku UMKM,” paparnya.

Sementara itu, terkait permasalahan dampak banjir rob dan penyelamatan aset tambak yang ada di pesisir Kabupaten Demak pihaknya mengaku telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian terkait.

“Kami telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian terkait. Sementara terkait saran agar segera menyusun program strategis untuk penanganan masyarakat pesisir dan kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Demak kamis sependapat,” paparnya.

Di sisi lain, terkait penyelesaian aset yang dimiliki pemerintah daerah. Salah satunya aset tetap milik daerah yang sering menemui permasalahan atau temuan di saat pemeriksaan oleh BPK, aset tersebut antara lain Pasar Bintoro, SMP 5 Demak dan Tanah Bong, pihaknya mengaku telah ditindaklanjuti.

“Kami sependapat dalam penyelesaian tersebut dan telah menindaklanjuti hal tersebut,” pungkasnya. (Prokompim).