Bupati Demak terima kunjungan kerja reses komisi X DPR-RI di Pendopo Satya Bhakti Praja, Jum’at (15/7/22). Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, S.E, MM, mengatakan bahwa kunjungan kali ini ada beberapa hal menyangkut konteks pengawasan, biaya pengawasan Dana BOS, serta bagaimana aplikasi SIIPLAH yang belum terungkap secara detail.
Di hadapan Bupati, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, OPD terkait, menyoroti skema anggaran program 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan melalui transfer daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dinilai membebani APBD.
“Untuk 2023 kami belum ketok anggaran memang, kalau dari Kabupaten Demak ada yang diperlukan sesuai tugas yang ada diperundang-undangan, langsung saja koordinasikan dengan tim kami, “ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, S.E., menyambut hangat Komisi X DPR RI beserta seluruh tim kunjungan kerja Reses Komisi X DPR.
“Selamat datang di Kabupaten Demak, mungkin dari daerah lain disini sangat panas.
Kami dari Pemkab Demak merasa beruntung sekali karena banyak permasalahan dari ekonomi, pendidikan dan masih banyak lagi di yang masih belum teratasi, “ucapnya.
“Kabupaten Demak memiliki begitu banyak kebudayaan, dan Demak juga masih punya wisata religi, yang diharapkan agar bapak/ibu mau mampir dan tidak hanya mampir hanya lewat saja, “tutur Bupati.
Bupati menambahkan salah satu problem di Kabupaten Demak adalah ROB. Masyarakat Demak sebagian besarnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Yang dari 14 Kecamatan, 4 diantaranya terkena ROB.
Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Pemkab Demak kepada Komisi X DPR RI, selanjutnya dari Komisi X DPR RI kepada Pemkab Demak. Kemudian dilanjutkan penyerahan dari Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Pemkab Demak, selanjutnya dari Pemkab Demak kepada Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (Prokompim).
