Acara tersebut dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Dr. Pudji Ismartini, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Kemendag) Dr. Kasan, Direktorat Sayuran Dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Whisnu Hermawan, Brijen TNI Eko Nur Santo Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan, para Gubernur, Bupati, Walikota beserta jajarannya se-Indonesia, para Forkopimda se-Indonesia dan semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam sambutannya, Menteri Salam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, angka inflasi per Januari 2023 berada di angka 5,28% yang semula pada bulan Desember 2022 berada pada angka 5,51%. Angka inflasi tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Januari tahun sebelumnya. Selain itu, penurunan inflasi Januari 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 0,34%.

“Penurunan angka inflasi saat ini mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari Bapak Presiden,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tito menjelaskan, penurunan angka inflasi tersebut dapat dicapai berkat sinergitas dan kerja keras dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah sehingga diharapkan sinergi tersebut dapat terus konsisten serta ditingkatkan guna menekan angka inflasi pada batas wajar yang dapat dikendalikan.

“Perlu sinergi kuat baik itu pemerintah pusat maupun daerah dalam mengendalikan inflasi ini,” jelasnya.

Kemudian, Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik, M. Habibullah dalam paparannya terkait dengan perkembangan harga pada minggu ke-3 Februari 2023 menyampaikan, terdapat 10 kabupaten/kota dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi dan 10 kabupaten/kota dengan penurunan IPH tertinggi, yang mana secara nasional kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Solok Sumatera Barat dengan nilai IPH 7,46% sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dengan nilai IPH -7,19%.

Selain itu, kenaikan harga tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat dengan nilai IPH 5,3%. Di mana komoditas andil terbesar berada sektor beras, bawang merah, minyak goreng, dan cabai merah.

“Terdapat beberapa komoditas yang memiliki andil signifikan dalam inflasi diakibatkan kenaikan harga,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy memaparkan, beberapa dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) diantaranya adalah dukungan pemda kepada Perum BULOG dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya Februari-April 2023, serta pemantauan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bekerjasama dengan pimpinan wilayah BULOG dan satgas pangan daerah.

Edhy juga menjabarkan, dukungan aksi lainnya yakni pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan, pelaksanaan gerakan pangan murah, dan cadangan pangan pemerintah daerah.

“Beberapa langkah dapat dilakukan dalam mendukung pengendalian inflasi,” paparnya. (Prokompim)